lintas1.id, JAKARTA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sunggono) Sunggono hadir di acara Pembahasan usulan Sekolah Rakyat serta Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi. Acara ini digelar di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin(21/4/2025).
Di acara ini juga dihadiri oleh Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, beserta Perwakilan Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya.
Sunggono menyebut Pemkab Kukar lewat Dinas Sosial beberapa waktu lalu sudah mengajukan proposal tentang Sekolah Rakyat. Diketahui Sekolah Rakyat sebagai salah satu program Kabinet Merah Putih yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prosesverifikasi dokumen usulan sekolah Rakyat itu sudag disetujui tim verifikator perwakilan Kementrian atau lembaga yang terdiri dari Kemensos Ri ( Agung Hendrawan-Valerina Gloria), Tut Wijayanti (Kemendagri) Ghina Febriana Khairunisa, (Kementerian PU), Budi Darma (Kemen dikdasmen) ,Raymon Yoesef(BPN ATR), dan Yuyun Maryuna (Kemenag).
Di usulan itu, Pemkab Kukar telah mengusulkan 3 lokasi untuk sekolah Rakyat ini. Tempatnya 2 di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu serta 1 berlokasi di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak.
Berdasar pada hasil verifikasi, Kemensos RI menyatakan siap melayani daerah untuk memperoleh informasi lebih lanjut soal persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, murid, dukungan sarana prasarana maupun dukungan daerah yang dibutuhkan. “Membahas tentang berbagai masalah dan daerah dapar mengajukan pertanyaan tentang sekolah rakyat,” ucapnya.
Proposal pembangunan sekolah rakyat mulai diajukan para kepala daerah dari berbagai wilayah. Para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos, kemudian akan diadakan asesmen. Kegiatan ini menjadi upaya pengentasan kemiskinan lewat jalur pendidikan.
Sekolah Rakyat akan jadi tempat untuk pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan juga sarana mobilitas sosial antar generasi.
“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” kata Sunggono.
Dirinya menerangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan terkoneksi dengan Sekolah Rakyat.
Sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilaksanakan secara akurat serta transparan. Sistem ini juga sudah memastikan yang masuk benar-benar anak yang berasal dari keluarga miskin.
Presiden Prabowo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih telah memasukkan program sekolah rakyat ini di APBN 2025.
Ini sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Dukungan penuh diberikan Pemerintah pusat termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik. Sekolah rakyat ini memiliki tujuan untuk memberi pendidikan bagi siswa miskin. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia lewat program unggulan, pemerintah akan menjalankan renovasi dan revitalisasi sekolah,pelaksanaan sekolah unggulan, dan sekolah taruna Indonesia.
Pembentukan Sekolah Rakyat semuanya masih harus berproses, terlebih lewat tahapan verifikasi dari tim yang akan melakukan koordinasi bersama masing-masing pemda.
Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial dalam rangka menyediakan pendidikan gratis serta berkualitas untuk anak-anak terutama dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem. “Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/ls1/mjb)
