TENGGARONG – Pulau Kumala Siap Kembali Bersinar Sebagai Destinasi Wisata Utama
Objek wisata Pulau Kumala di Tenggarong tengah berupaya keras untuk mengembalikan kejayaannya. Setelah mengalami masa surut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melakukan berbagai langkah strategis agar destinasi ikonik ini kembali menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Kukar.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Daya Tarik Wisata (DTW) Pulau Kumala. FGD ini diinisiasi oleh Pemkab Kukar bekerja sama dengan Kemenparekraf RI, melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
Dukungan Kemenparekraf untuk Mewujudkan Masterplan Wisata
Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kemenparekraf, Bambang Cahyo Murudoko, menegaskan bahwa program ini merupakan dukungan nyata dari Kemenparekraf dalam menyusun masterplan daya tarik wisata Pulau Kumala. Proses ini mencakup pembangunan, atraksi, amenitas atau fasilitas, serta aksesibilitas yang memadai, semua diharapkan dapat berjalan sesuai anggaran yang tersedia.
“Kemenparekraf mendukung dengan anggaran Dana Alokasi Khusus sektor pariwisata, baik untuk aspek fisik maupun non-fisik,” ujar Bambang Cahyo pada Jumat (4/10/2024).
Bambang juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Selain Kemenparekraf, Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim turut terlibat, bersama kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Masterplan ini diharapkan dapat mengarahkan Pulau Kumala menjadi destinasi wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Membangkitkan Kembali Antusiasme Wisatawan
Melalui FGD ini, diharapkan kejayaan Pulau Kumala dapat terwujud kembali. Pulau ini diharapkan mampu meningkatkan lama kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Untuk mendapatkan bantuan dana dari Kemenparekraf, Pemkab Kukar perlu mengajukan permohonan dan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan. Penganggaran akan disesuaikan dengan kemampuan Kemenkeu.
“Diharapkan setelah masterplan ini selesai, bisa diajukan paling lambat tahun 2026. Setelah itu, disusun DED dan diajukan untuk mendapatkan DAK,” jelasnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto, berharap Pulau Kumala dapat kembali berjaya seperti saat awal diresmikan pada tahun 2002-2003, ketika antrean panjang pengunjung menunjukkan antusiasme yang tinggi.
Namun, seiring berjalannya waktu, kurangnya perhatian terhadap Pulau Kumala mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung. “Saya ingin Pulau Kumala dihidupkan kembali. Melalui FGD ini, kita menyusun blue print Pulau Kumala dan merencanakan aksi ke depan untuk mengembangkannya kembali sebagai destinasi wisata unggulan,” ungkap Bambang Arwanto.
