JAKARTA – Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk memastikan kesiapan ekosistem kantor dan tempat tinggal bagi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif sebelum resmi beroperasi di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2028.
Dalam pernyataannya, Basuki menjelaskan bahwa saat dilantik sebagai Kepala OIKN pada bulan November lalu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menyelesaikan pembangunan di IKN agar target untuk memulai aktivitas pemerintahan pada tahun 2028 dapat tercapai. “Presiden meminta saya untuk fokus pada penyelesaian ekosistem yudikatif dan legislatif, sementara eksekutif baru akan dibangun tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Basuki menambahkan bahwa pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, termasuk Presiden, Wakil Presiden, menteri, serta kepala lembaga pemerintah, sudah dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung pada bulan Desember ini.
Sementara itu, pembangunan untuk kantor dan hunian lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif seperti DPR, MPR, dan DPD, dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada tahun 2027.
Ia juga menginformasikan bahwa progres pembangunan di IKN untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan proses pengadaan furnitur juga telah dimulai.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan untuk berkantor di IKN pada tanggal 17 Agustus 2028. Menurut Basuki, pernyataan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. “Itu adalah perintah dari Presiden yang disampaikan oleh Menteri PU. Saat beliau memberi instruksi kepada saya, beliau berharap agar pada tahun 2028 kita sudah bisa beroperasi di sana,” tutup Basuki. (ANT – L1)
