lintas1.id, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang masuk dalam kategori R2, R3, dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Pernyataan ini disampaikan dalam acara pelantikan 1.363 PPPK gelombang kedua di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, Senin (26/5/2025).
Edi Damansyah mengungkapkan bahwa total PPPK yang telah dilantik dari gelombang pertama dan kedua mencapai 5.233 orang, dengan rincian 3.870 pada gelombang pertama dan 1.363 pada gelombang kedua. Namun, masih ada 534 orang dalam kategori R2 dan R3 yang belum memenuhi ambang batas kelulusan.
“Kami telah mengirim surat resmi kepada Kepala BKN dan berharap dukungan agar kategori R2 dan R3 ini tetap dapat diloloskan, karena mereka sudah masuk dalam perhitungan kebutuhan dan pembiayaan PPPK di APBD 2025,” jelas Edi Damansyah.
Selain itu, Edi Damansyah juga menyoroti keberadaan 990 tenaga honorer dalam kategori TMS. Ia mengakui kegelisahan yang dirasakan para tenaga honorer tersebut, terutama setelah adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat lagi diakomodasi sebagai tenaga honor sesuai regulasi yang berlaku.
“Meski begitu, kami masih melakukan diskusi internal serta komunikasi intensif dengan BKN dan KemenPAN-RB. Harapan kami, teman-teman TMS ini tetap dapat terus bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, apapun sebutan atau bentuk penugasannya,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Pemkab Kukar mempertimbangkan opsi penugasan melalui skema tenaga outsourcing. Menurut Edi, langkah ini merupakan bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi. (adv/diskominfokukar/ls1/mjb)447
