Jakarta – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto, mengusulkan agar pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dari ASN yang bertugas dalam pembangunan ibu kota baru.
- Infrastruktur untuk ASN di IKN belum sepenuhnya siap
- Hanya 13 dari 47 tower rusun ASN yang siap huni
- Pemindahan ASN harus mempertimbangkan ekosistem dan infrastruktur pendukung
APA YANG TERJADI?
Iwan menjelaskan bahwa hingga saat ini, infrastruktur untuk mendukung ASN di IKN masih dalam proses pembangunan. Dari total 47 tower rusun yang direncanakan, hanya 13 tower yang siap huni. Target awal untuk menyelesaikan 21 tower hingga akhir Oktober 2024 pun meleset, hanya 16 tower yang diperkirakan akan selesai. “Saya pikir tidak serta merta pemindahan bisa dilakukan begitu saja,” ungkap Iwan saat ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.
GAMBARAN BESAR
Iwan menyarankan agar pemindahan ASN dilakukan secara bertahap, dimulai dari mereka yang ditugaskan untuk mempersiapkan Nusantara sebagai ibu kota, termasuk ASN dari Kementerian PUPR. Meskipun optimis bahwa semua 47 tower dapat rampung pada akhir 2024, Iwan menekankan bahwa pemindahan ASN tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada ekosistem yang mendukung.
SELANJUTNYA UNTUK MENYIKAPI PEMINDAHAN
Lebih jauh, Iwan mengingatkan bahwa pemindahan ASN ke IKN juga harus memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Jika ASN pindah, urusan pemindahan sekolah untuk anak-anak dan fasilitas kesehatan harus dipastikan tersedia. “Kalaupun rumah sakit dibangun, tapi kepala rumah sakit, dokter, dan alat medis sudah ada belum?” tanya Iwan.
Iwan juga menambahkan bahwa pemindahan ibu kota secara resmi masih menunggu keputusan presiden. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota akan ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
