Developer Dorong Bentuk Koperasi, Wadahi Sektor Riil Miliki Rumah

Anthony AH. Prasetyo

LINTAS1, SOLO – Kolaborasi berbagai entitas keuangan dan perumahan diyakini dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal ini seiring dengan potensi dan daya ungkit dari dua sektor tersebut sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Dimana program PEN merupakan bagian dari kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19. Terutama dampak terhadap ekonomi yang mengalami penurunan tajam akibat wabah virus tersebut.

Program insentif dalam rangka PEN juga digelontorkan untuk industri perumahan mengingat dampak lanjutan yang besar dari akselerasi di sektor tersebut. Sektor perumahan perlu terus melakukan terobosan dan instrumen baru karena sektor ini punya multiplier effect ke 170 industri lainnya.

Namun, sektor riil dalam rangka pemulihan ekomomi nasional berfokus pada sektor informal tersebut belum optimal, hingga memasuki di bulan kedua 2021. Bahkan menurut Anthony AH. Prasetyo, Wakil Ketua DPD REI Jawa Tengah, kebijakan tersebut sama sekali belum menyentuh sektor riil ini .

“Harus ada upaya penuh menggerakkannya, selain bersinergi dengan pemerintah daerah kota maupun kabupaten untuk menggerakkan koperasi contohnya, sebagai steakholder untuk bekerjasama dengan bank pelaksana KPR Bersubsidi, sesuai dengan bidang usaha masing-masing,” terang Anthony, ketika ditanya upaya menggerakkan laju sektor informal.

Banyaknya jumlah pelaku UMKM dengan penghasilan tidak tetap, imbuhnya, semisal paguyuban pedagang bakso, mie ayam, pedagang wedangan, dan paguban pengrajin rotan dan lain-lain bisa di buatkan koperasi, untuk mengakses kepemilikan rumah.

Lebih lanjut Anthony menyampaikan, bahwa koperasi yang di buat nantinya sesuai bidang usaha masing-masing itu, sebagai koordinator anggota untuk bisa melaksanakan colection harian mingguan atau bulanan, kemudian di lakukan kesepakatan kerjasama dalam MoU dengan bank pelaksana KPR Bersubsidi.

“Peran developer akan menjamin buy back guaranty atas KPR mereka, sebagai jaminan,” tegas mantan Ketua REI Solo Raya ini.

Jadi memang harus developer yang credible, tegasnya. Peran pemerintah dengan men-drive dinas koperasi sangatlah penting, supaya program dan gagasan memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap ini bisa terealisasi.

Sampai dmana tahapan program dan gagasan ini dilaksanakan? “Segera dilaksanakan. Tahapan baru mau move,” jelas Anthony optimis.

Maka dari itu, peran serta pemerintah khususnya dinas koperasi dan bank pelaksana KPR Bersubsidi sangatlah di harapkan demi terwujudnya pemulihan ekonomi nasional dan bergeraknya sektor riil, tutup Anthony.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dengan menargetkan 380.376 unit bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran 2021.

Terkait hal itu Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat dan berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

Bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp 16,66 triliun, BP2BT 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun, SBUM 157.500 unit senilai Rp 630 miliar dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp 2,8 triliun.

Kementerian PUPR menyebut, anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP.

Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah, baik konvensional maupun syariah.

Sebagai informasi, pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp 11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp 118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp 526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp 53,86 miliar.

Selama masa Pandemi COVID-19 bantuan pembiayaan perumahan terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). (ian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.